Pasuruan, Tretan.News – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Transparansi Pemilu dan Pilkada (Gertap) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasuruan pada Rabu, 11 September 2024. Massa mendesak Bawaslu agar menegakkan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil, tanpa kecurangan dan intervensi.
Dalam orasinya, Ketua LSM Pus@ka, Lujeng Sudarto, menyuarakan pentingnya menjaga integritas pilkada. Ia menegaskan bahwa jika pilkada diwarnai kecurangan, hal itu akan melahirkan pemimpin yang koruptif.
“Jika pilkada tidak jujur, maka akan menghasilkan pemimpin yang buruk. Jika pilkada curang, akan menghasilkan Bupati koruptif. Jangan salahkan masyarakat marah bila aparatur negara sipil maupun penegak hukum memihak salah satu peserta,” ucap Lujeng di hadapan massa aksi.
Lujeng juga menegaskan bahwa aksi ini bukanlah untuk mendukung salah satu calon, melainkan untuk melawan siapa pun yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
“Kami hadir di sini bukan untuk mendukung salah satu calon, tapi untuk melawan siapa saja yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi,” tegasnya.
Setelah berorasi, perwakilan dari massa aksi diterima oleh Ketua Bawaslu Pasuruan, Arie Yunianto, beserta beberapa anggota Bawaslu lainnya. Salah satu perwakilan massa menyampaikan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengingatkan Bawaslu agar menjalankan tugasnya secara baik dan profesional. Mereka juga mengutarakan kekhawatiran terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada.
“Kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk menyoroti Bawaslu, tetapi juga mengingatkan aparatur negara lainnya, seperti penegak hukum, agar netral dan tidak melakukan intimidasi atau intervensi yang dapat memengaruhi sikap pemilih,” ujar perwakilan massa tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Pasuruan, Arie Yunianto, menyatakan apresiasinya atas dukungan dan aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
“Kami mengapresiasi kedatangan teman-teman. Ini merupakan bentuk dukungan bagi kami. Sebenarnya, kami sudah bekerja maksimal, tetapi kami tetap membuka ruang bagi aspirasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan,” jelas Arie.
Ia juga menambahkan bahwa kritik tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran pemilu.
“Dukungan dari masyarakat sangat kami perlukan, karena masyarakat juga memiliki hak untuk turut mengawasi pelaksanaan pilkada. Kami berharap pilkada nanti bisa terlaksana dengan jujur, adil, dan demokratis,” pungkas Arie.
