Sampang, Tretan.news – Karena di anggap amburadul dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), sejumlah Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) Korda Sampang, melakukan aksi unjuk rasa di kantor BRI, PT. Pos setempat dan Kantor Dinas Sosial, Kamis (15/06/2023).
Ketua LSM MDW Sampang, Siti Farida mengatakan banyak temuan yang menyimpang soal penyaluran bantuan jenis Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Seperti buku tabungan dan ATM bantuan dan penerima Bansos ODJG
” Sambil berteriak dengan lantang di depan kantor Bank BRI, PT Pos dan Dinsos, Farida meminta bongkar mafia Bansos yang berlindung di Badan Usaha Milik Negara, kembalikan hak KPM yang sengaja dihilangkan oleh pihak penyalur. Ganti Pimpinan BRI dan PT. Pos Sampang yang tidak profesional,” katanya dalam orasinya.
” Ia juga menuntut Dinsos dan P3A agar membentuk Timsus untuk menyikapi carut marut penyaluran Bansos di Kabupaten Sampang, selain itu berkirim surat kepada Kementrian Sosial untuk mengevaluasi kerja sama dengan lembaga penyalur bansos KPM dan BPNT yaitu BRI dan Pos Sampang,” tambahnya.
Sementara Kepala Cabang BRI Sampang Rahmat Salim menyampaikan pihaknya akan melakukan perbaikan dan koordinasi kepada Dinas Sosial setempat agar bisa lebih baik.
“Atas laporan MDW kami akan memperbaiki data agar penyaluran Bansos itu berjalan baik, utamanya koordinasi dengan Dinas Sosial,” ucapnya.
Dan perlu diketahui bahwa setiap pencairan pihak pendaping yang lebih tahu dan itu merupakan tugas pendamping agar memberitahukan kepada penerima.
Dan saldo Bansos yang tidak diambil hingga tiga bulan, maka saldonya ditarik kembali oleh Kemensos,”jelas Rahmat Salim saat di konfirmasi.
“Ia juga menegaskan bahwa tidak pernah pihak Bank untuk menahan uang bantuan ini, karena pihak Bank haya sebagai penyalur atau menyalurkan uang bantuan sesuai dengan data yang sudah ada dari Kemensos dan apa bila ada keluhan sampaikan kepada pihak kami biar nanti kita tahu dan kita bantu,”tegasnya.
Sementara itu Kepala Kantor PT.Pos Sampang Sugiono juga menyampaikan permasalahan yang di sampaikan terkait Bansos ini ada dua yakni terkait di desa Malaka dan penerima bantuan ke ODJG. Sementara untuk Desa Malaka sendiri kata Salim sudah clear. Sedangkan untuk ODJG masih dilakukan pemeriksaan apalagi kasus ini sudah mencuat ke Kementrian Sosial.
“Laporan MDW ada dua permasalahan yaitu desa Malaka dan ODJG. Untuk Malaka secara otomatis sudah gugur dan itu sudah di akui oleh pelapornya dan itu sudah bisa KK bersama ibunya dan sudah diterima oleh saudaranya. Secara SOP sudah benar. Untuk ODJG ada sedikit berbeda. Kami dari awal sudah menyampaikan kepada pegawai bahwa siapapun pegawai kita yang tidak melakukan penyaluran sesuai SOP itu kita tindak. Dan itu kita lakukan sejak laporan ini mencuat ke Kemensos,” ungkapnya.
