MALANG, tretan.news – Proses Penanganan isu poligami yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, ST, MM tampaknya berbuntut panjang.
Lantaran, meski sudah menggandeng Badan Kepegawaian Negara ( BKN) hingga saat ini masih belum ada jawaban yang jelas dari pusat, bahkan pemerintah daerah masih menunggu keterangan tim investigasi internal.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil pengumpulan data yang dilakukan tim investigasi internal, yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saat ini tim kedisiplinan masih mencari data-data lagi. Saya tidak tahu kok ini lama. Saya memberikan keleluasaan supaya nanti keputusan saya tidak salah,” ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (24/6/2025).
Wahyu juga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, selain Kepala DLH Kota Malang, M Noer Rahman, pihak-pihak terkait juga akan dimintai keterangan, termasuk diduga sosok istri muda, juga akan dimintai keterangan oleh tim kedisiplinan.
“Tapi, saya belum mendapatkan laporan terbaru mengenai perkembangan proses pendalaman data itu, dan beberapa orang sudah dipanggil. Kata mereka akan memanggil semua orang yang terkait, bahkan terduga istri muda yang bersangkutan (Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman),” jelasnya.
Wahyu juga membenarkan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan BKN sebagai bentuk pendampingan agar proses berjalan sesuai regulasi dan tidak menyalahi prosedur, bahkan konsultasi hukum juga telah dilakukan demi menjaga ketepatan langkah dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat eselon II tersebut.
“Kami juga melibatkan BKN, bahkan kami juga telah melakukan konsultasi hukum, agar tidak salah langkah,” tegasnya.
Ketika ditanya, apakah Noer Rahman wijaya masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala DLH, meski diterpa isu sensitif, Wahyu menjawab bahwa Noer Rahman masih aktif dan sempat mendampingi Wali Kota dalam kegiatan di Jakarta beberapa waktu lalu, saat mempresentasikan program udara bersih Kota Malang di tingkat nasional.
“Masih aktif, kemarin ada juga dengan saya di Jakarta. Pada saat presentasi terkait dengan Kota Malang mewakili Indonesia,” tukasnya.
Sementara itu, Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana angkat bicara terkait hal ini, ia mengatakan alangkah baiknya apabila yang bersangkutan (Noer Rahman Wijaya) di non aktifkan sambil menunggu jawaban dari pusat
“Harusnya sambil menunggu jawaban dari BKN, kadin di non aktifkan jadi staf biar pemeriksaan bisa objektif ” tegasnya.
