SAMPANG, Tretan.News — Sejumlah warga bersama tokoh masyarakat dari Desa Banjar sokah, dusun Seteran Timur dan Dusun Beralah mendatangi Kantor PLN ULP Sampang pada Jumat pagi (28/11/2025).
Mereka datang untuk menyuarakan kekecewaan mendalam setelah merasa dikadali oleh pihak PLN terkait penanganan jaringan listrik yang dinilai tak kunjung diselesaikan.
Kondisi lapangan menunjukkan kabel-kabel listrik dibiarkan berserakan di area persawahan, sementara sejumlah tiang listrik terlihat miring dan nyaris roboh.
Warga mengaku telah bertahun-tahun melaporkan persoalan tersebut, namun tidak pernah mendapat penanganan serius.
Masalah kian memuncak setelah sebuah travo yang sebelumnya terpasang di wilayah mereka justru dipinjam PLN untuk kebutuhan jaringan di Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan.
Menurut warga, travo tersebut dipindahkan pada 18 Juli 2023 atas kesepakatan resmi antara pemerintah desa dan PLN. Dalam perjanjian itu, PLN berjanji menggantinya dalam waktu dua minggu.
Jika tidak dikembalikan, warga diperbolehkan mengambil aliran listrik langsung dari kabel induk atau praktik yang dikenal sebagai “ngelos”.
Karena travo tak kunjung diganti hingga bertahun-tahun, warga akhirnya terpaksa melakukan “ngelos” demi mendapatkan penerangan.
Meski sadar bahwa praktik tersebut sangat berisiko, mereka mengaku tidak memiliki pilihan lain lantaran hidup dalam kondisi gelap gulita tanpa akses listrik layak.
“Kami sudah ada perjanjian resmi dengan PLN. Selama travo dipinjam, masyarakat diperbolehkan mengambil listrik langsung dari kabel induk tanpa meteran,” ujar Hermansyah, tokoh masyarakat setempat, kepada Tretan.news.
Hermansyah menambahkan bahwa sebagian rumah di Beralah sebenarnya sudah terpasang meteran, namun alat itu tidak berfungsi. Sementara di Seteran Timur, banyak warga masih hidup tanpa aliran listrik sepenuhnya.
Ia juga mempertanyakan alasan PLN membiarkan masyarakat “ngelos”, padahal tindakan tersebut jelas melanggar prosedur dan membahayakan keselamatan.
Mantan Kepala Desa Banjar Sokah itu turut mempertegas pernyataan tersebut. Ia menunjukkan dokumen perjanjian resmi yang ditandatangani pada 2023, yang menyebutkan bahwa jika travo tidak diganti dalam dua minggu, warga diperbolehkan mengambil arus tanpa meteran.
“Ini bukan keinginan warga, tapi konsekuensi dari kelalaian PLN. Warga sudah bayar meteran sejak 2020, jaringan lengkap termasuk travo sudah terpasang, tapi sampai hari ini belum juga difungsikan,” tegas Herman.
Ia menyebut banyak perangkat elektronik milik warga rusak akibat tegangan listrik yang tidak stabil, mulai dari televisi hingga kulkas.
Ia juga menyoroti kondisi jaringan yang semakin memprihatinkan. Kabel-kabel yang menjuntai hingga menyentuh tanah dan berserakan di sawah dinilai membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak.
“Kalau PLN tidak segera membenahi jaringan dan mengembalikan travo, jangan salahkan masyarakat. Semua ini berawal dari kelalaian mereka sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, pihak PLN ULP Sampang yang dikonfirmasi melalui Manda dari bagian teknis menyampaikan bahwa penanganan sudah memasuki tahap progres.
“Mediasi sudah menemukan solusi. Persiapan material dan pembenahan jaringan sedang kami kerjakan secara bertahap,” katanya singkat.
Namun saat ditanya mengenai status travo yang tak kunjung dikembalikan serta praktik “ngelos” yang dilakukan warga atas persetujuan PLN, Manda hanya menjawab pendek, “No comment,” tanpa penjelasan tambahan.
