SURABAYA, TRETAN.news – Ratusan jagal dan pedagang daging di Surabaya mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dan mogok kerja menolak pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke Tambak Oso Wilangun (TOW).
Aksi dijadwalkan pada 12 Januari 2026 dengan melibatkan lebih dari 1.000 orang.
“Kami sangat kecewa dengan pemindahan sepihak ini. Jika Pemkot Surabaya bersikeras, kami akan mogok kerja selama sebulan penuh,” tegas Koordinator Aksi Abdullah Mansur, Sabtu (27/12/2025).
Kekecewaan para jagal dipicu oleh terbitnya surat edaran dari Direktur Utama RPH Pegirian yang meminta para jagal mendaftar dan mulai beroperasi di TOW pada Januari-Maret 2026.
“Surat ini sepihak karena kami belum menyepakati pemindahan. Kami tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ungkap Mansur.
Menurutnya, surat edaran tersebut terbit tanpa ada penjelasan transparan dari pemerintah kota mengenai alasan pemindahan dan kondisi fasilitas di lokasi baru.
Para jagal sebelumnya telah menghadiri audiensi dengan DPRD Kota Surabaya pada Selasa (9/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya Komisi B, H. Mohammad Farid Hafif, dijanjikan akan menggelar audiensi lanjutan untuk mencari solusi.
“Pak Farid Hafif berjanji akan ada pertemuan lagi. Tapi sebelum audiensi kedua terlaksana, surat pemindahan justru sudah terbit. Kami merasa tertipu,” kata Mansur.
Hingga kini, audiensi lanjutan yang dijanjikan belum terealisasi, sementara proses pemindahan terus berjalan.
Mansur menyatakan pemindahan RPH akan berdampak serius terhadap mata pencaharian ratusan jagal dan pedagang daging.
“Kami perkirakan 500 hingga 1.000 orang akan kehilangan pekerjaan. Banyak karyawan jagal sudah menyatakan pengunduran diri jika pemindahan tetap dilaksanakan,” jelasnya.
Lokasi TOW dinilai tidak strategis dan akan menambah beban operasional para jagal, terutama terkait akses transportasi dan distribusi daging ke pasar-pasar tradisional di Surabaya.
Selain aksi demonstrasi dan mogok kerja, para jagal berencana mengirim surat pengaduan ke berbagai pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan melaporkan kondisi ini ke Mendagri dan Presiden Prabowo agar beliau tahu bahwa masyarakat kecil sedang menderita akibat kebijakan pejabat Kota Surabaya,” ujar Mansur.
Para jagal juga berharap Kejaksaan dapat mengaudit kelayakan fasilitas di TOW.
“Kami melihat ketidaklayakan dan ketidaksesuaian dengan anggaran yang sudah digelontorkan Pemkot. Kami minta kejaksaan mengaudit tempat yang baru,” tambahnya.
Dalam aksi yang direncanakan 12 Januari 2026, para jagal akan menyampaikan beberapa tuntutan:
- Pertama, pencabutan surat edaran pemindahan RPH Pegirian ke TOW.
- Kedua, keterlibatan para jagal dalam proses pengambilan keputusan terkait operasional RPH.
- Ketiga, transparansi mengenai kondisi fasilitas dan kelayakan lokasi baru.
“Kami akan tutup jalan jika perlu. Ini bukan main-main, mata pencaharian ribuan orang terancam,” tegasnya.
Mansur mengaku massa aksi akan berasal dari berbagai wilayah di Surabaya, termasuk jagal, pedagang daging, dan karyawan yang terdampak kebijakan ini.
