TRETAN.news – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global, terutama terkait jalur distribusi energi strategis di Selat Hormuz.
Iran dilaporkan mulai membatasi akses pelayaran di jalur tersebut seiring meningkatnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Laporan Maret 2026 yang dikutip dari CNN Indonesia menyebutkan bahwa Iran hanya memberikan izin melintas kepada negara-negara yang dinilai sekutu atau bersikap netral.
Negara seperti Pakistan, India, dan Turki disebut telah memperoleh akses terbatas. Sebaliknya, kapal yang memiliki afiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel dilarang melintas secara tegas.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan.
Ia menyatakan bahwa keamanan Selat Hormuz menjadi prioritas, sehingga setiap kapal diwajibkan berkoordinasi dengan angkatan laut Iran sebelum melintas.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani. Ia menegaskan bahwa Iran tidak berencana menutup total jalur pelayaran tersebut, namun tetap memiliki hak untuk mengontrol keamanan di wilayahnya.
Ia juga menyebut ketegangan yang terjadi tidak lepas dari aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan.
Indonesia Belum Masuk Daftar
Di tengah kebijakan selektif tersebut, Indonesia belum tercatat sebagai negara yang memperoleh izin khusus untuk melintas.
Informasi yang sempat beredar mengenai izin bagi kapal milik Pertamina dipastikan tidak benar.
Meski terdapat laporan keberadaan kapal di sekitar kawasan, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait akses pelayaran bagi Indonesia.
Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Harga Melonjak
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi distribusi energi dunia, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati kawasan ini. Pembatasan akses berpotensi mendorong lonjakan harga minyak di pasar internasional.
Bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak, situasi ini membawa risiko serius. Kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi serta menekan daya beli masyarakat.
Selain itu, premi asuransi akibat risiko konflik juga meningkat, yang berdampak pada biaya logistik perdagangan internasional.
Sejumlah sektor industri turut terancam, terutama yang bergantung pada bahan baku impor, termasuk industri pengolahan nikel berbasis HPAL.
Di sektor pangan, potensi gangguan pasokan pupuk impor dapat berdampak pada produktivitas pertanian dan stabilitas harga.
Dari sisi makroekonomi, ketidakpastian global mendorong arus investasi beralih ke aset aman, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah.
Bahkan, kenaikan harga solar diperkirakan dapat meningkatkan biaya transportasi darat hingga 3,5 hingga 12 persen.
Pemerintah Indonesia saat ini terus memantau perkembangan situasi, termasuk memastikan cadangan bahan bakar minyak tetap aman, yang dilaporkan cukup untuk sekitar 20 hari ke depan.
Namun demikian, dinamika di Selat Hormuz tetap menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dalam waktu dekat.
