TRETAN.news – Iran kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah gelombang protes besar meletus di berbagai wilayah negara itu. Aksi kemarahan publik yang dipicu ketegangan sosial-politik dilaporkan berujung pada pembakaran masjid, bentrokan dengan aparat keamanan, serta tuntutan terbuka untuk menggulingkan rezim.
Di tengah situasi yang memanas, pemerintah Iran mengambil langkah ekstrem, mematikan hampir seluruh akses internet dan melumpuhkan jaringan telepon nasional.
Kebijakan ini secara mendadak memutus komunikasi jutaan warga Iran, baik dengan dunia luar maupun antarwilayah di dalam negeri. Internet seluler dan broadband dilaporkan lumpuh total, tak hanya di kota-kota besar seperti Teheran, Isfahan, dan Mashhad, tetapi juga hingga daerah terpencil.
Jaringan telepon kabel dan seluler untuk panggilan suara ikut dinonaktifkan, menciptakan situasi isolasi komunikasi yang nyaris sempurna.
Bagi warga biasa, pemadaman ini bukan sekadar isu politik, melainkan krisis kemanusiaan sehari-hari.
Seorang pedagang kecil di pinggiran Teheran, seperti dikutip media lokal sebelum akses diputus, mengaku tak bisa menghubungi pemasok dan pelanggan. Keluarga yang terpisah kota kehilangan kabar.
Pasien dan tenaga medis menghadapi hambatan koordinasi. Di tengah ketegangan, masyarakat sipil menjadi pihak paling rentan.
Isolasi digital ini juga memutus arus informasi keluar dari Iran.
Media sosial yang selama ini menjadi saluran utama laporan langsung warga praktis tak dapat diakses. Dunia internasional hanya menerima potongan informasi dari sumber terbatas, sementara situasi di lapangan berkembang dalam senyap.
Hingga kini, otoritas Iran belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan utama kebijakan tersebut. Namun dalam praktik global, pemutusan komunikasi nasional kerap dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti meredam koordinasi massa dalam aksi protes, mencegah penyebaran informasi yang dianggap mengancam stabilitas, serta memberi ruang bagi operasi keamanan internal tanpa sorotan publik internasional.
Langkah ini segera menuai reaksi keras dari organisasi hak asasi manusia dunia. Mereka memperingatkan bahwa “kegelapan digital” berpotensi menutupi pelanggaran hukum dan tindakan represif yang sulit diverifikasi tanpa akses komunikasi terbuka.
Di sisi lain, dampak ekonomi tak terelakkan. Sistem perdagangan, pendidikan, layanan publik, hingga jaringan darurat yang bergantung pada konektivitas digital ikut terganggu.
Namun di balik kemarahan global dan penderitaan warga, Iran sesungguhnya tidak sedang bertindak tanpa perhitungan strategis.
Negara ini sejak lama menyadari bahwa peperangan modern tidak hanya berlangsung di udara atau medan darat, melainkan juga di ruang digital sunyi, tak kasat mata, namun menentukan. Dari kesadaran itulah lahir National Information Network (NIN), atau yang kerap disebut intranet nasional Iran.
Berbeda dari anggapan umum tentang “negara yang mematikan internet”, NIN dirancang sebagai pemindahan pusat gravitasi komunikasi. Internet global tidak dihapus, tetapi tidak lagi menjadi tulang punggung utama sistem nasional.
Infrastruktur Kedaulatan
Dalam kondisi krisis, baik tekanan geopolitik, perang informasi, maupun instabilitas internal, akses ke jaringan global dapat ditutup tanpa melumpuhkan fungsi-fungsi vital negara. Bank tetap beroperasi. Layanan publik tetap berjalan.
Administrasi dan ekonomi domestik tetap berdenyut.
Bagi Iran, konflik dengan Amerika Serikat dan sekutunya tidak hanya berupa sanksi ekonomi atau ancaman militer, tetapi juga perang asimetris berbasis data.
Titik terlemah negara modern sering kali berada pada “gerbang global” persinggungan antara jaringan nasional dan infrastruktur internasional yang dikuasai segelintir negara serta korporasi teknologi raksasa. Dengan NIN, Iran berupaya menutup celah itu.
Kritik tajam memang muncul akibat hilangnya akses ke platform global seperti YouTube, Google, WhatsApp, X, dan TikTok. Namun dari perspektif negara, pertanyaan yang diajukan berbeda, apakah sebuah bangsa tidak bisa bertahan tanpa platform hiburan dan media sosial global?
Fakta di lapangan menunjukkan, setidaknya secara teknis, negara tetap berjalan. Masyarakat masih berkomunikasi melalui jaringan internal, transaksi berlangsung, dan layanan dasar tetap tersedia.
Di sinilah dimensi patriotik kebijakan ini muncul meski dengan harga sosial yang mahal. Iran memandang internet bukan sekadar ruang kebebasan individu, tetapi juga infrastruktur kedaulatan, setara dengan listrik, air, dan pangan.
Ketergantungan total pada jaringan global dipersepsikan sebagai kerentanan strategis, terutama di dunia yang semakin terfragmentasi dan penuh embargo.
Apakah model ini ideal? Perdebatan tetap terbuka, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Namun satu pelajaran geopolitik menjadi terang: negara yang tidak menguasai arsitektur digitalnya sendiri, sedang membangun rumah di atas tanah orang lain. Dalam konflik global, tanah itu bisa ditarik kapan saja.
Kini dunia menanti, berapa lama kegelapan digital ini akan berlangsung, bagaimana nasib warga sipil di tengah isolasi, dan ke arah mana Iran akan melangkah.
Di balik api protes dan sunyinya jaringan, pertarungan sesungguhnya bukan hanya soal rezim, melainkan tentang siapa yang memegang kendali atas informasi, kedaulatan, dan masa depan sebuah bangsa.
Penulis : Rokimdakas
