SAMPANG, tretan.news – Polemik honor lima perangkat Desa Asem Rajeh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, hingga kini tak kunjung menemukan kejelasan. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir, hak mereka belum juga dicairkan tanpa alasan yang jelas dari pemerintah desa.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena Penjabat (Pj) Kepala Desa Asem Rajeh disebut jarang masuk kantor. Bahkan, menurut kesaksian perangkat desa, Pj Kades pernah melarang mereka masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Hal itu diungkapkan langsung oleh Asmuri, Kepala Dusun Sabeen, kepada awak media.
“Pak Pj pernah melarang kami untuk tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Tahu-tahu sekarang honor kami tidak cair,” ungkap Asmuri dengan nada kecewa, Kamis (28/8/2025).
Asmuri menambahkan, persoalan ini kian membingungkan lantaran Pj Kades yang memberi larangan justru tidak pernah aktif masuk kantor. Akibatnya, koordinasi dan transparansi di lingkungan pemerintah desa dinilai sangat lemah.
Ia juga mengaku sudah beberapa kali mendatangi Bank Sampang untuk memastikan status honor tersebut, apalagi setelah mendengar salah satu rekan kerjanya sudah menerima pencairan.
“Saat mendengar ada perangkat lain yang sudah cair, saya langsung ke Bank Sampang untuk mengecek. Tapi setelah dicek, honor saya dan empat rekan lainnya ternyata belum masuk,” jelasnya.
Asmuri mendesak agar Pj Kades segera memberikan kejelasan sekaligus bertanggung jawab. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut hak perangkat desa, tetapi juga berdampak pada pelayanan masyarakat.
“Hal kami, bukan sesuatu yang bisa ditunda seenaknya. Kami masih aktif sebagai perangkat desa, jadi wajar kalau kami menuntut kejelasan. Kasihan masyarakat kalau pelayanan terganggu hanya karena kebijakan sepihak seperti ini,” tegasnya.
Sementara itu, upaya awak media untuk mengonfirmasi Pj Kades Asem Rajeh, Rahmat, melalui telepon selulernya tidak membuahkan hasil.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak desa. Kondisi ini pun semakin menimbulkan tanda tanya besar, bahkan menimbulkan dugaan adanya unsur kesengajaan dalam tidak dicairkannya honor lima perangkat desa tersebut.
