SURABAYA, Tretan.News – Di tengah geliat wacana pembenahan tata kelola kebudayaan kota, satu forum penting digelar di jantung sejarah Surabaya. Sabtu, 14 Februari 2026, ruang-ruang Balai Pemuda di Surabaya dipenuhi para pegiat seni, budayawan, akademisi, hingga aktivis komunitas.
Mereka datang bukan sekadar menghadiri rapat, melainkan mengikuti musyawarah transformasi Dewan Kebudayaan Surabaya (DKS)—sebuah proses yang dirancang terbuka, partisipatif dan transparan.
Agenda ini diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya (Disbudporapar). Panitia mencatat 124 pendaftar melalui kanal daring, dan 114 nama dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti musyawarah tahap awal.
Dari Kubu ke Kolaborasi
Wali Kota Surabaya menunjuk Cak Dullah Ketua Pusura bersama tim fasilitator Isa Ansori, Adam, Solikin Amin, dan Kukuh, mewakili unsur aktivis dan akademisi. Namun dinamika forum tidak diserahkan pada pola sidang konvensional yang rawan polarisasi.
Syaiful, pengasuh Republik Dolanan yang bermarkas di Lakarsantri, ditugasi mengarahkan forum dengan pendekatan “simulasi game”. Metode ini terbukti efektif memecah potensi kubu-kubuan yang kerap muncul dalam pemilihan pengurus lembaga.
Peserta diminta duduk satu meja dengan orang yang tidak mereka kenal. Mereka menuliskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam musyawarah.
Pada babak berikutnya, potongan kertas berwarna di bawah kursi mengacak komposisi kelompok. Skema dukung-mendukung yang mungkin telah disiapkan sebelumnya mendadak buyar karena “orangnya” terlempar ke kelompok berbeda.
Dalam waktu 15 menit, setiap meja—yang rata-rata diisi 15 orang menghasilkan sekitar 30 usulan. Jika terdapat 10 meja, berarti 300 ide terkumpul hanya dalam seperempat jam. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terstruktur mampu melahirkan gagasan kolektif secara cepat dan efektif.
Gagasan dan Analogi
Di salah satu meja, Heri Lentho sutradara Surabaya Juang bersama kelompoknya membahas struktur dan relasi kelembagaan. Ia mengajukan analogi tiga pihak: dokter (lembaga), pasien (komunitas), dan apotek (fasilitator/pemerintah).
“Pasien mengadukan persoalan berupa program. Dokter menganalisis dan memberi rekomendasi, lalu disampaikan ke fasilitator. Ketiganya harus harmonis dan kolaboratif. Selama ini berjalan sendiri-sendiri. Ini tidak sehat bagi pertumbuhan kesenian dan kebudayaan,” tutur Lentho.
Sementara di meja lain, Heti Palestina Yunani memimpin pembahasan nama lembaga dan isu-isu strategis. Kelompok lain merumuskan bidang kerja, tata kelola, hingga prinsip etika organisasi.
Semua hasil ditempel di papan besar, lalu dikritisi silang oleh peserta lain. Proses ini memperlihatkan transparansi setiap gagasan diuji terbuka, setiap pengusul menjelaskan rasionalitasnya.
Diseleksi Mesin
Transformasi DKS tidak berhenti pada diskusi gagasan. Tahap berikutnya adalah seleksi individu. Salah satu syarat penting ialah penulisan esai sepanjang seribu kata tentang visi Kota Surabaya Menuju Kota Dunia.
Dari proses ini, tersaring 78 nama ke fase lanjutan. Dinamika muncul ketika seorang peserta, Suro pelawak Surabaya memprotes karena namanya tidak lolos.
Semua data diolah secara komputerise sehingga keputusannya tidak bisa dibantah supaya bisa dianulir. Ibaratnya, manusia tak bisa memprotes keputusan mesin.
Selain faktor administratif, isu rangkap jabatan dan afiliasi politik menjadi pertimbangan panitia. Proses ini menegaskan bahwa integritas dan independensi menjadi syarat utama.
Pada fase lanjutan, dilakukan voting virtual, tiap peserta memiliki barcode tersendiri. Mereka diberi peluang memilih tiga nama. Beberapa saat kemudian pada layar LCD terpampang tabel nama berdasarkan abjad lengkap dengan persentase dukungan.
Transparansi ini membuat setiap orang dapat menyaksikan langsung perolehan suara.
Hasilnya, Heri Lentho memperoleh dukungan tertinggi dengan 20 suara. Disusul Heti Palestina Yunani dan Ris Handono masing-masing 18 suara.
Dari 31 nama yang muncul di layar, dilakukan penyisihan terhadap suara dukungan terkecil hingga tersisa 28 orang. Mereka inilah yang dipercaya menggodok pematangan transformasi Dewan Kebudayaan Surabaya ke tahap berikutnya.
Pendidikan Demokrasi Kultural
Musyawarah yang berlangsung dari pukul 09.30 hingga 16.00 itu bukan sekadar ajang pemilihan figur. Ini menjadi laboratorium demokrasi kultural tempat ide diuji, ego dikendalikan, dan ambisi dilebur dalam mekanisme kolektif.
Model “simulasi game” menunjukkan bahwa demokrasi bisa dirancang kreatif tanpa kehilangan substansi.
Seleksi esai menegaskan pentingnya kapasitas intelektual. Voting terbuka memperlihatkan akuntabilitas.
Musyawarah jilid pertama pun ditutup dengan satu kesadaran bersama: transformasi lembaga kebudayaan bukan tentang siapa yang duduk di kursi, melainkan bagaimana sistem dibangun agar komunitas seni tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Kini publik menanti tindak lanjut dari Disbudporapar. Jika proses ini konsisten dijaga, Surabaya bukan hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga kota yang mempraktikkan demokrasi kebudayaan secara matang, transparan, dan inspiratif.
Data Suara
Berikut adalah data resmi persentase dukungan yang muncul dalam sistem voting dan dicatat dalam forum:
Heri Lentho — 21%
Heti Palestina — 18%
Ris Handono — 18%
Dhany Nartawan — 15%
Probo D. Yakty — 15%
Sami Rahayu — 13%
Sekar A. Santya Putri — 9%
Rojil N. Bayu Aji — 8%
Sisca Dona M. — 8%
Budi Bi — 7%
Bagus H. S. — 7%
Jarmani — 7%
Heroe Budiarto — 6%
Yogi Ishabib — 6%
Rokim Dakas — 5%
Sri Mulyani — 5%
Sri Daiyati — 5%
Ali Muchson — 4%
Achmad Zaki Yamani — 4%
Dea Margaretha W. — 4%
Sugeng Adi — 4%
Ahmad Zazuli — 3%
Akhmad Idris — 3%
Dianto A. P. — 3%
Gatot S. — 3%
Lisana Puji A. — 3%
Data ini disampaikan secara terbuka dalam forum dan menjadi dokumen musyawarah. Dengan dipublikasikannya angka-angka tersebut, publik dapat memverifikasi bahwa proses berlangsung transparan dan akuntabel.
Penulis:
Rokimdakas
Minggu, 15 Februari 2026
