MALANG, tretan.news – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Kota Malang yang akan di gelar 27 November 2024, beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan hasil survei terbaru, untuk ke tiga Paslon di pilkada mendatang.
Salah satu survei itu yakni Lembaga Survei Indonesia ( LSI) Strategi.
Dalam survei tersebut Paslon Abadi (Abah Anton – Dimyati) nomor urut 3 unggul di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang.
Paslon Abadi mendapat elektabilitas 34,7 persen di Blimbing, 37,8 persen di Kedungkandang, 41,3 persen di Klojen, 45,7 persen di Lowokwaru, dan 40,5 persen di Sukun.
Kemudian di susul oleh paslon nomor urut 1, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin (WALI) dengan mendapat suara 25,7 persen di Blimbing, 30,5 persen di Kedungkandang, 32,3 persem di Klojen, 22,4 persen di Lowokwaru, dan 29,7 persen di Sukun.
Sedangkan paslon nomor urut 2, yakni Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko ( Sam HC-Ganis) untuk Blimbing, mendapat 13,5 persen pemilih, 10,1 persen di Kedungkandang, 7,8 persen di Klojen, 14,4 persen di Lowokwaru, dan 11,1 persen di Sukun.
Survei itu dilakukan dengan multistage random sampling dengan metode wawancara tatap muka kepada 800 responden dengan margin of error 3.5 persen. Survei dilakukan sejak 6 hingga 12 November 2024.
Menanggapi hal tersebut Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Awangga Wisnuwardhana mengatakan
hasil survei itu merupakan produk ilmiah yang mempunyai legitimasi, dan dipercaya oleh publik karena dapat dipertanggung jawabkan, selain itu hasil survei juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat, paslon pilkada maupun partai politik yang mengusungnya.
“Survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga surve itu sangat bagus, sebagai contoh paslon yang sudah gencar blusukan, kasih program dan bantuan, apakah ada kenaikan signifikan atau tetap,begitu pula paslon yang hanya sebatas menyapa masyarakat apakah akan tergerus atau tetap dan bisa jadi akan naik elektabilitasnya,” ucap Awangga saat di konfirmasi melalui WhatsApp, Senen (18/11/24)
Selain itu, Lanjut Awangga, masyarakat khususnya Kota Malang sudah jenuh dengan janji janji politik, mereka ingin figur pemimpin yang dapat mengayomi dan dapat dengan mudah ditemui.
“Yang kebanyakan dilupakan oleh para paslon adalah mereka menganggap sebagai pejabat yang bakal dijunjung, padahal mereka adalah wakil dari rakyat untuk memimpin suatu Kota atau Kabupaten, dan dibayar juga dari pajak rakyat,” tegas Awangga.
