Bangkalan, Tretan.news – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencuat, kali ini melibatkan oknum guru di SMAN 1 Bangkalan, Madura. Dugaan pungli tersebut mencakup pengumpulan uang daftar ulang siswa kelas XI dan XII serta pembelian buku paket mata pelajaran, yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi.
Menurut pengakuan salah satu sumber, oknum guru meminta sejumlah uang yang tidak jelas peruntukannya. Siswa diminta untuk membayar uang daftar ulang serta membeli buku paket langsung dari oknum guru, meskipun tidak ada kejelasan dari pihak sekolah terkait penggunaan uang tersebut.
“Melalui grup WhatsApp yang melibatkan wali murid, guru BK, dan wali kelas, setiap siswa diminta membayar Rp 200 ribu untuk daftar ulang. Informasinya uang itu akan digunakan untuk membeli seragam olahraga,” ungkap sumber tersebut, Senin (19/8/2024).
Selain uang daftar ulang, siswa juga diminta membayar Rp 250 ribu untuk pembelian beberapa buku paket mata pelajaran, yang dinilai memberatkan orang tua, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi rendah.
Berikut rincian dana yang diperoleh dari percakapan grup kelas terkait pembelian buku paket dan daftar ulang:
– Infaq: Rp 10 ribu
– Bahasa Indonesia: Rp 25 ribu
– Sosiologi: Rp 25 ribu
– Bahasa Inggris: Rp 10 ribu
– PPKn: Rp 38 ribu
– Matematika: Rp 25 ribu
– PJOK: Rp 10 ribu
– PKWU: Rp 25 ribu
– Bahasa Daerah: Rp 24 ribu
– Pendidikan Agama Islam: Rp 23 ribu
– Sejarah: Rp 46 ribu
Pesan dari grup kelas berbunyi:
“Assalamu’alaikum bapak ibu.. Daftar ulang sekolah sebesar Rp 200 ribu.. Sedangkan untuk pembayaran buku dengan rincian di atas kurang lebih Rp 250 ribu”.
Pesan tersebut menambahkan:
“Mungkin ada putra/putri yang belum daftar ulang. Harap segera menyelesaikan pembayaran”.
Praktik pungutan ini dirasa memberatkan orang tua siswa. Beberapa orang tua mengaku merasa terpaksa membayar karena khawatir anak-anak mereka akan diperlakukan berbeda di sekolah jika menolak.
Kepala SMAN 1 Bangkalan, Miftahul Huda, saat dikonfirmasi terkait dugaan pungli tersebut, mengaku tidak mengetahui adanya praktik pungutan tersebut.
“Kami sama sekali tidak mengetahui hal ini, dan saya berterima kasih atas informasi ini. Saya akan segera memanggil oknum guru yang bersangkutan untuk menindaklanjuti masalah ini,” ujarnya, Rabu (21/8/2024).
Miftahul Huda menjelaskan bahwa sekolah telah mengalokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 100 juta untuk pembelian buku paket, yang seharusnya sudah tersedia di perpustakaan sekolah. Namun, ia juga menyampaikan bahwa ada keluhan dari para guru terkait perubahan kurikulum.
“Sayangnya, buku yang sudah dibeli tidak sesuai dengan kurikulum yang terus berubah. Buku yang dulu bisa digunakan untuk kelas XI, sekarang hanya berlaku untuk kelas X,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Pinky Hidayati, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena sedang berada di luar kota.
“Nanti saja, mas, kalau saya sudah di Bangkalan. Sekarang saya masih di Jakarta,” ujarnya saat dihubungi via telepon.
Kasus ini menambah panjang daftar dugaan pungli di sektor pendidikan. Diharapkan, investigasi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 1 Bangkalan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para siswa dan orang tua.
Jika terbukti benar, kejadian ini akan menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan dan menjadi pelajaran penting agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
