SURABAYA, tretan.news – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madura Asli (MADAS) menggelar kunjungan silaturahmi ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Oktober 2025.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, dalam suasana dialogis dan penuh keakraban.
Pertemuan yang berlangsung terbuka ini menjadi wadah diskusi konstruktif antara jajaran MADAS dan kepolisian setempat, khususnya terkait arah reformasi institusi kepolisian di Indonesia.
Ketua Umum DPP MADAS, Bung Taufik, S.H., M.H., menyampaikan sejumlah masukan terkait reformasi Polri yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kepolisian yang presisi, profesional, dan dekat dengan masyarakat.
“Reformasi Polri adalah pekerjaan rumah kita bersama. Kami berharap Polri ke depan menjadi institusi yang benar-benar humanis, modern, dan dekat dengan masyarakat bukan lembaga yang ditakuti,” ujar Bung Taufik.
Ia menekankan pentingnya transformasi paradigma penegakan hukum yang tidak lagi mengandalkan pendekatan represif atau berorientasi pada pemenjaraan semata.
Menanggapi kunjungan tersebut, AKBP Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang diberikan MADAS kepada institusi kepolisian.
“Kami berterima kasih kepada MADAS atas masukan, kritik, dan dukungan yang sangat membangun. Sinergi antara Polri dan masyarakat adalah fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat,” kata Kapolres Wahyu.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah.
Tekankan Pendekatan Keadilan Restoratif
Dalam dialog tersebut, Bung Taufik juga menyoroti urgensi penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem hukum nasional. Menurutnya, penegakan hukum modern harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan penyelesaian berbasis kemaslahatan sosial.
“Penegakan hukum modern harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ada pendekatan restorative justice, keadilan korektif, dan penyelesaian berbasis kemaslahatan sosial. Di situlah nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat,” tegasnya.
Komitmen Bersama
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga keadilan sosial serta harmoni di masyarakat.
Kedua belah pihak menyepakati bahwa reformasi Polri dan pembenahan sistem hukum nasional merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
MADAS dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak berkomitmen untuk terus menjalin sinergi positif demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.
