SIDOARJO, tretan.news – Dinamika hubungan kerja antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi perhatian publik.
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kepemimpinan, berbagai perbedaan pandangan antara kedua pimpinan daerah ini kerap muncul ke permukaan dan memicu diskusi di kalangan masyarakat.
Isu terbaru yang mencuat adalah rencana Wakil Bupati Mimik Idayana untuk melaporkan kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kementerian Dalam Negeri. Mimik menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Merespons dinamika kepemimpinan ini, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., yang merupakan tokoh pemuda Sidoarjo sekaligus Ketua Harian YALPK GROUP dan Founder Lembaga Bantuan Hukum Subang Larang, memberikan analisis mendalam mengenai situasi pemerintahan daerah.
Bramada mengidentifikasi bahwa ketegangan dalam kepemimpinan daerah bukanlah fenomena baru. Menurutnya, perbedaan pendapat yang terjadi sejak awal masa jabatan telah berkembang menjadi situasi yang mempengaruhi kinerja pemerintahan.
“Beberapa kebijakan strategis dilaporkan diambil secara sepihak, tanpa koordinasi yang memadai antara pemimpin daerah,” ungkap Bramada.
Dia mencontohkan bahwa keputusan penting seperti rotasi pejabat, program prioritas, dan pengelolaan anggaran kerap menjadi perdebatan internal, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam pengelolaan pemerintahan.
Menurut analisis Bramada, situasi ini menciptakan kondisi birokrasi yang kurang kondusif. ASN terkadang mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas karena adanya perbedaan arahan dari pimpinan.
“Ketegangan yang berkelanjutan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat,” terangnya.
Bramada juga menyoroti pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dia menekankan bahwa prinsip good governance mensyaratkan proses pengambilan kebijakan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik.
“Dalam situasi kepemimpinan yang tidak kompak, prinsip transparansi dapat terganggu,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini dapat membuat partisipasi masyarakat dan pengawasan publik menjadi kurang optimal, karena proses pengambilan keputusan menjadi tidak jelas.
Bramada menganalisis bahwa situasi ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kepercayaan publik dapat menurun ketika pemimpin terlihat tidak bekerja secara sinergis,” ungkapnya.
Bramada menekankan bahwa permasalahan ini bukan sekadar konflik personal, melainkan mencerminkan kelemahan dalam sistem politik lokal. Dia mengusulkan beberapa langkah strategis:
“Diperlukan intervensi struktural, DPRD perlu memainkan peran lebih aktif dalam mediasi dan pengawasan. Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak tinggal diam melihat ketidakefektifan pemerintahan daerah,” sarannya.
Bramada juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan media dalam mendorong transparansi pemerintahan.
“Partisipasi masyarakat dan media dalam mendorong transparansi perlu terus diperkuat,” tegasnya.
Dalam kesimpulannya, Bramada menegaskan pentingnya penyelesaian cepat atas dinamika kepemimpinan ini.
“Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan responsif, konflik internal seperti ini harus diselesaikan segera. Pemerintah bukan panggung politik, melainkan alat untuk melayani rakyat,” pungkasnya.
Hingga saat ini, baik Bupati Subandi maupun Wakil Bupati Mimik Idayana belum memberikan tanggapan resmi mengenai analisis yang disampaikan tokoh pemuda ini. Masyarakat Sidoarjo berharap dinamika kepemimpinan dapat segera menemukan solusi terbaik demi kelancaran pembangunan daerah.
