BANGKALAN, tretan.news – Upaya konfirmasi terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Pamorah, Kecamatan Tragah, seharusnya menjadi proses biasa dalam kerja jurnalistik. Namun dalam praktiknya, proses tersebut justru terasa seperti permainan “kejar-kejaran kecil” antara wartawan dan pihak sekolah.
Nama yang menjadi sorotan adalah Abdul Hadi, Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di wilayah tersebut. Posisi yang tentu saja menuntut transparansi lebih, terutama dalam hal pengelolaan anggaran pendidikan.
Pada Selasa (10/03/2026), awak media Tretan News mendatangi sekolah untuk melakukan konfirmasi langsung. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Salah satu guru yang ditemui menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang berada di luar.
“Kepala sekolah tidak ada, Pak. Lagi rapat di luar,” ujar seorang guru singkat.
Keesokan harinya, sebelum kembali mendatangi sekolah, wartawan mencoba menghubungi Abdul Hadi melalui sambungan telepon. Salah satu hal yang ingin dikonfirmasi adalah keberadaan papan informasi terkait aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), yang seharusnya dipublikasikan sebagai bentuk transparansi penggunaan dana BOS.
Pertanyaan sederhana pun dilontarkan: apakah papan informasi tersebut sudah dipasang di lingkungan sekolah.
“Nanti ketemu saya saja, Pak, kalau mau bicara soal dana BOS. Sebenarnya itu ada, Mas,” jawab Abdul Hadi melalui telepon.
Namun saat wartawan kembali mendatangi sekolah, papan informasi yang dimaksud belum terlihat terpasang di area depan sekolah. Seorang guru yang ditemui di lokasi memberikan penjelasan berbeda.
“Untuk publikasi ARKAS sesuai instruksi kepala dinas masih dibikinkan, belum dicetak,” jelasnya.
Situasi tersebut membuat proses konfirmasi terasa semakin panjang. Upaya untuk bertemu langsung dengan Abdul Hadi kembali dilakukan, namun kali ini alasan yang disampaikan berbeda.
“Saya mohon maaf, Pak. Saya lagi sakit, tidak masuk,” ujarnya saat dihubungi.
Beberapa jam kemudian, ketika dihubungi kembali oleh wartawan lain melalui sambungan telepon, alasan lain kembali muncul.
“Mohon maaf, Pak. Saya lagi sibuk di pondok, belum bisa ketemu,” kata Abdul Hadi, Rabu (11/03/2026).
Upaya konfirmasi tidak berhenti sampai di situ. Pada Kamis (12/03/2026), wartawan kembali mencoba menghubungi yang bersangkutan. Namun jawaban yang diterima kembali serupa pertemuan masih belum memungkinkan.
“Saya tidak masuk sekolah karena masih ada rapat di dinas, jadi tidak ke sekolah, Mas,” imbuhnya.
Bagi wartawan, proses konfirmasi tentu bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari prinsip keberimbangan informasi. Namun dalam kasus ini, berbagai alasan yang muncul membuat proses klarifikasi terasa seperti babak yang terus tertunda.
Hingga berita ini diturunkan, Abdul Hadi belum dapat ditemui secara langsung untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan dana BOS dan publikasi ARKAS di sekolah tersebut.
Upaya konfirmasi tetap terbuka. Sebab dalam dunia pendidikan seperti halnya dalam dunia jurnalistik transparansi seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit ditemukan.
Bersambung…
