SURABAYA, tretan.news – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji, menegaskan agar pihak terkait segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dan para pengemudi ojek online yang mengaku sepeda motornya mengalami masalah setelah mengisi BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Surabaya.
“Masyarakat ojo dirugekno. Iki akeh laporan motor brebet sakwise isi BBM. Pihak terkait ojo tutup mata, kudu tanggap. Meleko Pertamina!” tegas Cak Ji, Kamis (30/10/2025).
Cak Ji meminta Pertamina untuk segera melakukan pengecekan kualitas bahan bakar di lapangan. Ia menekankan, pemeriksaan perlu difokuskan di SPBU kawasan Diponegoro, Tapak Siring, dan Rajawali Surabaya, karena laporan masyarakat banyak muncul dari titik tersebut.
Menurutnya, keluhan yang datang dari para pengemudi ojek online menunjukkan adanya indikasi persoalan serius yang perlu ditangani segera.
“Rakyat iki angel golek bensin saben dina. Nek wis tuku tapi malah motoré rusak, yo jelas loro,” ujar Armuji dengan nada prihatin.
Sementara itu, aktivis driver online Surabaya, Daniel Lukas Rorong, mengungkapkan bahwa banyak pengemudi mengalami masalah serupa setelah mengisi Pertalite. Ia menilai, meningkatnya jumlah keluhan tersebut mengindikasikan adanya penurunan kualitas bahan bakar di tingkat SPBU.
Kondisi ini menambah daftar isu pelayanan publik yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Sebelumnya, Pemkot juga memperketat pengawasan terhadap berbagai bentuk usaha yang berpotensi melanggar aturan daerah dan merugikan masyarakat.
Cak Ji menegaskan, Pemkot Surabaya siap turun langsung ke lapangan bersama Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk memastikan kualitas BBM yang beredar aman dan sesuai standar.
“Kami bakal turun bareng instansi terkait supaya masyarakat terlindungi. BBM yang beredar kudu sesuai spesifikasi Pertamina,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menemukan BBM yang mencurigakan. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Eri Cahyadi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah kota.
