MALANG, tretan.news, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang kembali menggelar forum konsultasi publik, di Aula Metrika Satata Graha, Selasa (26/8/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BBPPMPV BOE Dr. I Gusti Made Ardana, S.Pd., M.T dan diikuti sebanyak 34 peserta dari pemilik usaha, media massa, unsur pemerintahan serta lembaga pendidikan dasar, menengah hingga lembaga perguruan tinggi dengan tujuan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, baik di internal maupun eksternal.
Dikesempatan itu, Kepala BBPPMPV BOE Dr. I Gusti Made Ardana, S.Pd., M.T. mengatakan, meski telah berstatus Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak.
“Walaupun secara prinsip kami sudah masuk kategori ZI-WBBM, namun setiap tahun kami tetap melakukan konsultasi publik. Tujuannya agar mendapat masukan tentang apa yang perlu ditingkatkan dalam layanan lembaga kami,” ucapnya, saat ditemui awak media usai membuka forum konsultasi publik, Selasa (26/8/2025).
Menurut I Gusti, masukan-masukan tersebut diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, guru, serta pengguna jasa pelatihan.
Menurut Ardana, hal ini penting agar lembaga tidak abai terhadap potensi persoalan yang mungkin muncul.
“Kita selalu harus meningkatkan kinerja supaya jangan sampai ada sesuatu yang timbul tapi kita tidak tahu,” jelasnya.
Evaluasi yang dilakukan meliputi berbagai aspek layanan, seperti kepuasan pelanggan, keramahan petugas, hingga pemanfaatan fasilitas. Standar dan instrumen penilaian sudah disiapkan secara internal untuk kemudian dibahas lebih detail dalam forum.
“Output yang kita harapkan adalah teridentifikasinya kekurangan selama ini, sehingga bisa diantisipasi untuk tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.
I Gusti mengungkapkan, meski secara umum standar pelayanan BBPPPV sudah tinggi, tetap saja ada catatan perbaikan. Masukan terbanyak pada tahun sebelumnya di antaranya terkait transparansi informasi, standar harga, serta layanan asrama.
“Rata-rata keluhan bersifat minor. Tapi karena ini juga menjadi indikator penilaian, meskipun kecil tetap kita perhatikan agar layanan tetap terbaik,” tegasnya.
Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga reputasi sebagai institusi berpredikat ZI-WBBM. Predikat tersebut tentunya harus dapat diimbangi dengan kualitas layanan publik yang prima.
“WBBM itu predikat tertinggi. Kalau layanan publiknya tidak mengikuti, orang tentu akan bertanya. Karena itu, kami harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan agar selalu menjadi yang terbaik,” pungkasnya.
