GRESIK, tretan.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dana transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mengalami pemangkasan mencapai Rp571 miliar, sehingga APBD Gresik turun drastis menjadi sekitar Rp3,6 triliun dari yang semula Rp3,8 triliun di tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil, menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer meliputi beberapa pos penting, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa (DD).
“Dana desa total pengurangannya diperkirakan mencapai Rp40 miliar,” ujar Washil, Selasa (9/9/2025).
Proyeksi APBD Gresik 2026 yang semula diperkirakan sebesar Rp4,1 triliun dan sempat dibahas bersama DPRD menjadi Rp3,9 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp3,6 triliun. Angka tersebut berkurang Rp200 miliar dibandingkan APBD 2025.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Gresik memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.
Washil menegaskan, belanja pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan mandatory spending, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
“Pengurangan dana transfer ini memang berpengaruh terhadap kegiatan di daerah, tapi kami memastikan tidak ada kegiatan yang hilang. Misalnya perbaikan sekolah, jumlah sekolah yang diperbaiki tetap sama, hanya volumenya yang dikurangi,” jelas mantan Kepala Dinas CKPKP tersebut.
Untuk menutupi kekurangan anggaran, Pemkab Gresik akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi pajak dan optimalisasi aset daerah.
“Dengan diberlakukannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kami memproyeksikan akan muncul investasi besar. Bukan menaikkan pajak, tapi memperluas basisnya. Selain itu, sewa aset seperti jaringan bawah tanah juga akan dimaksimalkan,” tambah Washil.
Ia menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan berinovasi agar tetap mampu menghasilkan output maksimal di tengah keterbatasan anggaran.
Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, mengatakan kondisi ini menjadi tantangan serius bagi daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
“Daerah dituntut untuk seefektif dan seefisien mungkin, bahkan ada beberapa kegiatan yang dikurangi atau dihilangkan,” ujarnya.
Syahrul mengakui, pemangkasan dana transfer mengguncang kondisi fiskal daerah hingga tingkat desa, karena Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga terdampak.
“Guncangan fiskal ini pasti terasa hingga tingkat desa. Kemandirian daerah menjadi kunci pembangunan saat ini. Karena itu, prioritas pembangunan harus disusun secara bijak, terutama yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” pungkasnya.
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan potensi pendapatan daerah agar lebih optimal guna menghadapi tantangan fiskal ke depan.
