MALANG, tretan.news – Menjelang bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah, Anggota Komisi XI DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo melakukan inspeksi mendadak (sidak) operasi pasar di Kantor Pos Kota Malang, sekaligus memantau kelangkaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dirinya menegaskan menjelang puasa dan lebaran nanti, keterbatasan stok beras murah ini dapat memicu inflasi.
“Hari ini kita memantau kesiapan persediaan bahan pokok menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Seperti kita ketahui, salah satu tugas kami di dewan adalah membantu pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pemerintah Pusat maupun di daerah,” ujar Andreas Eddy Susetyo, Jumat (28/2/2025).
Selain itu, Lanjut Andreas, bahwa harga bahan pokok masih mengalami gejolak, terutama menjelang bulan puasa. Komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga, meskipun secara umum stok bahan pokok masih tersedia.
“Pemerintah telah melakukan berbagai langkah, termasuk operasi pasar melalui Bulog dan Food ID bekerja sama dengan Kantor Pos. Namun, yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah ketersediaan beras SPHP seharga Rp11.000 per kilogram yang saat ini tidak ditemukan di pasaran,” Tegasnya.
Saat melakukan pengecekan dengan pihak Bulog, Andreas menemukan bahwa beras SPHP untuk zona satu, termasuk wilayah Jawa, sementara ini tidak didistribusikan. Bulog saat ini tengah melakukan penyerapan gabah kering panen, sehingga yang beredar di pasaran adalah beras premium dengan harga Rp13.000 per kilogram.
“Ini menjadi persoalan karena dengan kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun, harga beras Rp11.000 per kilogram sangat dibutuhkan. Jika harga tetap di Rp13.000, tekanan inflasi akan semakin meningkat,” tegasnya.
Bukan Hanya beras saja, ketersediaan minyak goreng murah juga menjadi perhatian Anggota DPR RI ini.
“Minyak Kita harus tetap tersedia dengan harga yang wajar, karena ini menjadi patokan bagi masyarakat bawah,” Ucapnya.
Bahkan Lanjut Andreas, pihaknya meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan beras SPHP dan minyak goreng murah di zona satu.
Andreas juga menekankan perlunya mekanisme pembelian yang lebih terkontrol agar tepat sasaran.
“Saat ini pembelian menggunakan KTP, tapi harus ada koordinasi lebih lanjut agar tidak ada pembelian berulang oleh kelompok tertentu. Jangan sampai niat baik ini justru tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Selain meninjau kesiapan operasi pasar di Kantor Pos, rencananya Andreas akan berdialog dengan masyarakat, serta memantau program kemandirian ketahanan pangan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
