BANGKALAN, tretan.news — Sejumlah aktivis dan wartawan mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat mendatangi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Tegar Priyah, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jumat (30/1/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.
Kedatangan aktivis dan media tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pelaksanaan proyek KDMP yang dinilai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
Mereka bermaksud memastikan kondisi di lapangan sekaligus melakukan klarifikasi atas laporan warga.
Namun, setibanya di lokasi proyek, mereka mengaku dihalau oleh seorang oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas mengawasi proses pembangunan KDMP di desa tersebut.
Salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya mengatakan, oknum Babinsa tersebut langsung bersikap keras dan meminta mereka meninggalkan lokasi.
“Kami baru sampai di lokasi dan belum melakukan apa-apa. Tapi langsung dibentak dan diminta pergi,” ujarnya.
Aktivis tersebut juga menyebut adanya pernyataan bernada ancaman yang disampaikan oknum Babinsa terkait warga yang diduga melaporkan proyek tersebut.
“Dia menyampaikan sudah tahu siapa yang mengadu dan menyebut akan menculik orang tersebut. Pernyataan itu kami anggap sebagai ancaman,” lanjutnya.
Para aktivis dan wartawan tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari situasi yang berpotensi memanas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Babinsa maupun institusi terkait mengenai peristiwa tersebut.
Sebagai informasi, keterlibatan Babinsa dalam program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial dan pengamanan wilayah.
Babinsa juga berperan dalam komunikasi sosial untuk menjembatani program pemerintah dengan masyarakat setempat.
Program KDMP sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang dilaksanakan bekerja sama dengan PT Agrinas, dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Dalam pelaksanaannya, TNI melalui satuan teritorial dilibatkan untuk membantu survei lokasi, pengamanan, serta menjaga stabilitas wilayah agar program berjalan aman, transparan, dan akuntabel, sementara pengelolaan koperasi tetap berada di tangan masyarakat.
