TRETAN.news – Di ruang sidang yang sunyi, Nadiem Makarim berdiri bukan sebagai pendiri unicorn, bukan pula sebagai simbol kelas menengah terdidik yang pernah dielu-elukan.
Ia berdiri sebagai terdakwa. Dengan suara yang tertata, ia membacakan pledoi bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk menjelaskan satu hal paling mendasar: niat.
“Saya siap menghadapi badai, karena hati nurani saya bersih,” ucapnya.
Kalimat itu meluncur pelan, tapi menghantam keras kesadaran banyak orang terutama mereka yang pernah, atau sedang, mempertimbangkan mengabdi pada negara dari jalur profesional. Nadiem tidak menyangkal kebijakan. Ia tidak bersembunyi dari tanggung jawab.
Ia justru menjelaskan konteks tentang mandat langsung Presiden Joko Widodo untuk mempercepat digitalisasi pendidikan agar anak-anak Indonesia tidak tertinggal dari zaman. Tidak ada kalimat melempar kesalahan. Tidak ada upaya menyeret nama Jokowi ke lumpur.
Padahal, di luar ruang sidang, teriakan justru mengarah ke sana: “Tangkap Jokowi! Adili Jokowi!”
Di sinilah ironi bermula.
Kebijakan, Pengadaan, dan Kambing Hitam
Dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia, kita mengenal nama-nama yang lantang membuka borok kekuasaan di atasnya: Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Antasari Azhar. Mereka secara terbuka menyebut nama, aliran dana, bahkan keluarga inti kekuasaan. Publik disuguhi narasi “follow the money”.
Namun dalam kasus Nadiem, seperti diingatkan praktisi pendidikan Ina Liem, yang terjadi justru follow the narrative.
Korupsi pengadaan pendidikan bukan barang baru. Ia lintas rezim, lintas menteri.
Tapi pertanyaannya selalu sama dan sering dihindari: di mana tepatnya korupsi itu terjadi? Di level kebijakan, atau di level operasional pengadaan?
Nadiem berada di level kebijakan. Pengadaan menurut berbagai laporan melibatkan jaringan vendor, pejabat daerah, dan bahkan titipan politisi. Ada nama mantan anggota DPR Komisi X yang disebut menitipkan perusahaan. Tapi mengapa benang itu tidak ditarik sampai ujung?
“Kalau memang korupsi, ya follow the money,” kata Ina Liem, praktisi pendidikan yang aktif sebagai konten kreator, “Ke mana aliran dananya? Kalau tidak ada ke Nadiem, kenapa narasinya justru menyeret eksekutif, bahkan mantan presiden?”
Pertanyaan ini penting, bukan untuk membebaskan siapapun, tetapi untuk menjaga martabat pemberantasan korupsi itu sendiri.
Efek Jera yang Salah Sasaran
Ada dampak yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya dari satu vonis, yaitu efek jera bagi orang-orang baik.
Jika profesional seperti Nadiem yang secara terbuka mengakui telah mapan secara finansial, yang memilih “jalan sulit dan tidak nyaman” akhirnya harus menjalani proses hukum yang sarat narasi politik, pesan apa yang sampai ke generasi muda?
Bahwa masuk pemerintahan adalah risiko reputasi. Bahwa kebijakan bisa dikriminalisasi. Bahwa integritas tidak menjamin keselamatan.
Jika ini yang terjadi, maka ke depan negara mungkin hanya akan diisi dua jenis orang: mereka yang sudah siap menjadi pecundang politik, atau mereka yang sejak awal punya niat lain.
Nadiem menyadari itu. Karena itulah ia berkata, “Saya berjuang bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk setiap profesional jujur yang dituduh korupsi.”
Ini bukan klaim heroik.
Ini alarm.
Jokowi, Partai, dan Demokrasi yang Tersendat
Serangan terhadap Nadiem tak bisa dilepaskan dari serangan terhadap Jokowi. Narasi bahwa Jokowi merusak tatanan demokrasi beredar masif. Tapi pertanyaan yang lebih jujur adalah: demokrasi yang mana?
Sejak Orde Baru tumbang, demokrasi Indonesia tumbuh namun pincang. Suara rakyat disalurkan lewat partai tetapi sering teredam di dalamnya.
Di level partai, suara itu bisa berubah nada, diperkecil, bahkan dihilangkan jika dianggap mengganggu posisi, jabatan, atau aliran dana.
Jokowi memahami realitas ini selama sepuluh tahun memimpin. Gagasannya tentang partai terbuka (TBK) apa pun tafsir dan kritiknya lahir dari kegelisahan bahwa negara kerap terasa “dimiliki” partai pemenang, bukan rakyat.
Presiden, dalam praktik politik kita, seringkali justru tampak lebih lemah dari ketua partai.
Pembangunan tersendat bukan karena rakyat menolak, tetapi karena pergantian kekuasaan dimaknai sebagai pergantian kepentingan. Pemikiran Jokowi ini tentu mengancam status quo.
Maka tak heran jika ia dijadikan sasaran “pembunuhan karakter”. Dari isu ijazah, IKN, proyek kereta cepat, hingga keluarga. Semua bernyanyi dalam nada yang sama, hingga setidaknya Pilpres berikutnya.
Catatan Sunyi di Ujung Sidang
Di luar hiruk-pikuk politik, ada satu pemandangan yang tak bisa direkayasa, ratusan warga datang hampir setiap hari ke rumah pribadi Jokowi di Solo. Bukan kampanye. Bukan mobilisasi. Hanya warga biasa yang merasa pernah diperhatikan.
Sejarah kelak yang akan menilai Jokowi. Hukum yang adil yang akan menilai Nadiem.
Namun hari ini, yang patut kita jaga adalah akal sehat, pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi alat politik. Negara yang ingin maju tidak boleh menghukum niat baik dengan ketakutan.
Gus Dur pernah berseloroh, “Bubarkan DPR.” Itu mungkin satire, mungkin kemarahan, mungkin keputusasaan.
Tapi di baliknya ada pesan serius, bahwa demokrasi tanpa kejujuran hanya akan melahirkan sandiwara kekuasaan.
Dan dalam sandiwara itu, seringkali yang paling menderita justru mereka yang datang dengan niat membangun lalu pulang dengan stigma.
Esai :
Rokimdakas
Selasa, 13 Januari 2026
