SAMPANG, tretan.news – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) menggelar Pra-Launching Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Senin (1/9/2025) di Aula Bappedalitbang.
Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari Koordinator Balai Penyuluhan KB se-Kabupaten Sampang, penyuluh KB, guru pembimbing SSK, serta perwakilan siswa SMA.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang, dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, menegaskan bahwa program SSK merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu kependudukan.
“Edukasi kependudukan tidak boleh hanya difokuskan pada orang dewasa atau mereka yang sudah berkeluarga. Generasi muda harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki wawasan tentang pentingnya merencanakan masa depan, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun keluarga,” jelas dr. Dwi Herlinda.
Ia menambahkan, integrasi pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum sekolah tidak akan membebani siswa karena tidak menambah jam pelajaran baru.
Materi akan disisipkan pada mata pelajaran yang relevan, seperti biologi, sosiologi, dan pendidikan kewarganegaraan.
“Melalui SSK, siswa akan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menikah di usia yang ideal, merencanakan kehamilan dengan baik, dan membatasi jumlah anak sesuai kemampuan. Dengan begitu, mereka bisa menjadi generasi yang lebih terencana dan bertanggung jawab,” katanya.
Selain itu, dr. Dwi Herlinda menjelaskan bahwa SSK juga akan menghadirkan Pojok Kependudukan di setiap sekolah yang terlibat.
Pojok ini akan berfungsi sebagai pusat informasi dengan berbagai media edukasi seperti mading, poster, dan buku bacaan.
“Pojok Kependudukan akan menjadi ruang belajar kreatif bagi siswa. Menariknya, pengelolaan pojok ini diserahkan kepada siswa, sehingga mereka bisa lebih aktif dan terlibat langsung dalam menyebarkan informasi penting terkait kependudukan,” terang dr. Dwi Herlinda.
Ia juga menegaskan bahwa program ini memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan hingga Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2023 tentang pembentukan SSK.
“Artinya, pemerintah pusat sangat serius dalam mendukung program ini. Di daerah, kita perlu menyambutnya dengan langkah konkret, salah satunya melalui pra-launching ini yang bertujuan menyamakan persepsi, menyusun strategi, sekaligus memastikan kesiapan sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah,” tegasnya.
Tidak hanya soal kependudukan, dr. Dwi Herlinda juga menekankan bahwa program SSK berkaitan erat dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang.
Dengan pemahaman kependudukan yang baik, generasi muda diharapkan mampu menata kehidupan berkeluarga dengan sehat dan sejahtera.
“Kami berharap SSK ini dapat menjadi bagian penting dalam upaya penurunan stunting. Karena jika perencanaan keluarga baik, maka akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing,” pungkasnya.
