SURABAYA, tretan.news – Ketua DPW Laskar Tretan Perjuangan (LTP), Abdul Hafidz, menanggapi pernyataan Kapolri dan Panglima TNI yang menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap aksi anarkis di sejumlah wilayah.
Menurut Hafidz, pemerintah dan aparat keamanan perlu membedakan antara tindakan kriminal dan aspirasi rakyat yang disampaikan lewat aksi unjuk rasa.
“Jangan semua kritik rakyat dilabeli anarkis. Kalau ada tindakan melanggar hukum, silakan diproses. Tapi jangan sampai aspirasi sah masyarakat dipukul rata sebagai ancaman,” tegas Hafidz, Minggu (31/8/2025).
Ia juga menyinggung kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Brimob. Menurutnya, transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menunjukkan ketegasan di lapangan.
“Janji transparansi harus benar-benar diwujudkan. Rakyat menunggu bukti nyata bahwa hukum tidak pandang bulu, baik untuk warga maupun aparat,” tambahnya.
Hafidz menegaskan, LTP mendukung stabilitas dan keamanan, namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam suara kritis masyarakat.
“Keamanan nasional bukan berarti menutup ruang demokrasi. Justru dengan mendengarkan kritik rakyat, bangsa ini akan semakin kuat,” pungkasnya.
