MALANG, Tretan.news – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa belum lama ini mendesak lembaga audit dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Malang, atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pengurangan Spek dalam pengerjaan proyek peningkatan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang.
Terlebih, pekerjaan proyek peningkatan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang berjumlah sekitar 113 paket bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Namun, dengan adanya permintaan dan desakan terhadap lembaga audit tersebut membuat pihak DPUSDA Kabupaten Malang mencibir dan menganggap bahwa LSM ProDesa hanya mencari-cari kesalahan.
Bahkan menurut informasi yang di terima media ini,beredar kabar bahwa pihak internal DPUSDA Kabupaten Malang, beranggapan LSM ProDesa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek di TA 2024 itu karena tidak mendapat jatah pekerjaan proyek penunjukan langsung (PL).
Mengetahui adanya kabar tersebut, Koordinator Badan Pekerja LSM ProDesa, Ahmad Khusaeri merasa geram, dan akan membeberkan semua temuan yang ada.
“Kita hanya melakukan pengawasan tentang pekerjaan proyek, jangan ada potensi kerugian negara dari pekerjaan itu, walau ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai,” katanya.
Khusaeri juga menegaskan, dari 113 yang diduga dikerjakan oleh rekanan berinisial FA ada beberapa titik pekerjaan yang tidak selesai.
“Pekerjaan itu ada yang sampai saat ini belum selesai, dan tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), bahkan ada yang kurang dari volume yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, pekerjaan proyek di DPUSDA Kabupaten Malang TA 2024 terdapat 113 paket pekerjaan, namun ada beberapa pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Sedangkan, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pengerjaan proyek tersebut diduga dilakukan oleh pemilik perusahaan Commanditaire Vennotschaap (CV) atau Persekutuan Komandite berinisial FA.
Sedangkan, FA tersebut diduga merupakan kaki tangan dari SJ yang ditengarai kerap melakukan monopoli pekerjaan proyek di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
