SURABAYA, tretan.news – Nelayan butuh kepastian atas hak-hak dasar kehidupan, termasuk risiko sosial seperti kematian, sakit, kecelakaan, dan pendidikan bagi anak-anak nelayan.
Salah satu prioritas yang harus diperhatikan dalam mensejahterakan masyarakat nelayan adalah meningkatkan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan nelayan.
Ini termasuk strategi sosialisasi yang transparan dan dialog terbuka yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
Penting untuk memastikan bahwa nelayan merasa diperlakukan secara adil dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.
Demikian dikatakan oleh Joko Sungkono, staf khusus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) saat ditemui di Surabaya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, menurut Joko Sungkono, langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan pendataan yang akurat atas jumlah nelayan di seluruh Nusantara, yang mencakup setiap strata dan level nelayan.
Pendataan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi aktual nelayan dan membantu dalam merumuskan solusi yang tepat.
Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan bantuan dalam bentuk lain, seperti pelatihan keterampilan baru, bantuan modal usaha, atau jaminan pekerjaan bagi nelayan yang terkena dampak kebijakan.
Kepastian atas hak-hak dasar kehidupan, termasuk risiko sosial seperti kematian, sakit, kecelakaan, dan pendidikan bagi anak-anak nelayan, juga harus direalisasikan.
