MALANG, tretan.news – Peran pengusaha sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kota Malang, terlebih pada masyarakat yang tidak terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang di Grand Mercure Mirama Malang, Rabu (24/7/2024).
Dalam Musrenbang TSP ini diikuti 120 peserta dari berbagai sektor. Diantaranya, Asosiasi/ Perhimpunan Perusahaan, Forum TSP, Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD dan Industri yang berada di Kota Malang.
Salah satu program yang sudah dicanangkan dalam Forum TSP ini melakukan kegiatan sosial kepada para warga lanjut usia (lansia). Sebab hingga saat ini dari data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang terdapat 412 lansia terlantar.
“Dari jumlah itu baru 112 lansia masih ter-cover APBD Kota Malang. Sisanya 300 lansia belum ter-cover,” ungkap Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu.
Dari hasil forum tersebut disepakati, 200 lansia diberikan makan sehat bergizi. Dalam sehari mereka akan diberi makanan dua kali. Program Rantang Kasih ini rencananya akan berjalan pada Agutus hingga Desember mendatang.
“Pada Forum TSP ini teman-teman pengusaha akan memberikan CSR-nya lewat pengumpulan donasi untuk program Rantang Kasih,” imbuh Dwi.
Program yang dicanangkan ini merupakan satu dari dua kategori. Yakni program dari usulan Musrenbang yang tidak diakomodir APBD dan pogram yang diinisiasi oleh perusahaan.
“Rantang Kasih ini merupakan inisiasi dari perusahaan, dan masih banyak inisiasi lainnya dari para pengusaha di Kota Malang,” tambah Dwi.
Selain itu, terdapat lima forum pelaksana TSP Kota Malang, diantaranya bidang sosial dan pengentasan kemiskinan ini fokus pada kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Bidang UMKM, lewat kegiatan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, pengembangan sektor koperasi dan UMKM.
Bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup. Bidang kesehatan bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Serta Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM, fokus untuk menunjang fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
“Dengan adanya Musrenbang ini, demi memperkuat kapasitas dan penguatan peran perusahaan pada TSP sebagai mitra pembangunan,” harap Dwi.
Sementara itu Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang Ir Diah Ayu Kusuma Dewi MT menambahkan, pembangunan Kota Malang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi dan APBN. Namun dari ketiga sumber dana tersebut, tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Malang.
“Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah saat ini, sangat memerlukan kebersamaan dan dukungan dari dunia usaha, masyarakat serta stakeholder terkait lainnya, agar bisa bersinergi dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Diah.
Salah satu sumber pendanaan yang bisa diharapkan lewat TSP. Tercatat di tahun 2023, partisipasi dukungan dunia usaha melalui program TSP ini cukup membanggakan yakni Rp 16 miliar.
Rincianya bidang sarana/prasarana dan lingkungan hidup sebesar Rp 15 miliar. Bidang kesehatan sebesar Rp 792 juta. Bidang UMKM sebesar Rp 400 juta.
Sedangkan pada tahun 2024, dukungan dari dunia usaha sebagai mitra pembangunan Kota Malang sampai dengan semester pertama telah mencapai Rp 5 miliar.
“Untuk itu, saya menilai melalui musrenbang TSP ini, menjadi wahana untuk mendorong dunia usaha agar turut menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah Kota Malang,” ujar Diah.
Peran aktif perusahaan dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan sebuah pembangunan. Harapannya, masyarakat di Kota Malang lebih sejahtera.
