SAMPANG, Tretan.News — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terus mematangkan rencana anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 143 desa.
Pembahasan dilakukan menjelang Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD 2026 serta penyampaian Propemperda DPRD Sampang yang dijadwalkan pada Jumat, 27 November 2025 datang.
Kepala Bappelitbangda Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, menegaskan bahwa proses finalisasi anggaran masih terus berlanjut dengan menggandeng berbagai pihak.
“Kami masih melakukan sinkronisasi dengan Bapenda, DPRD, dan tentunya Bupati. Anggaran ini harus tepat dan realistis agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan baik,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Yudi Adidarta, memaparkan bahwa total kebutuhan anggaran Pilkades diproyeksikan mencapai Rp 27,8 miliar.
Estimasi tersebut didapat setelah melakukan pemadatan dari permintaan awal seluruh desa yang mencapai sekitar Rp 30 miliar.
“Jika dihitung rata-rata, kebutuhan per desa berada di kisaran Rp 120 juta. Angka itu sudah mencakup keamanan, logistik, surat suara, operasional P2KD, Pantarlih, hingga kegiatan sosialisasi,” kata Yudi menjelaskan.
Selain kebutuhan per desa, pemerintah juga menyiapkan anggaran operasional untuk setiap kecamatan.
“Camat tetap memiliki fungsi strategis dalam mengawal Pilkades. Karena itu disiapkan sekitar Rp 50 juta per kecamatan sebagai biaya operasional,” imbuhnya.
Dari 14 kecamatan yang terlibat, Kecamatan Kedungdung menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang akan melangsungkan Pilkades serentak.
Yudi juga menyebut terdapat 37 desa yang saat ini menjadi fokus khusus karena masuk dalam kategori Pilkades definitif.
Yudi menambahkan, finalisasi anggaran perlu dilakukan secara teliti mengingat masih banyak desa yang belum berpengalaman menyelenggarakan Pilkades serentak.
“Bimtek P2KD, pendataan pemilih, serta penyiapan pengamanan harus dibiayai secara memadai. Ini supaya proses Pilkades nanti tidak menemui hambatan,” tegasnya.
Namun, kondisi fiskal daerah masih menjadi tantangan utama. Pemkab Sampang tahun ini mengalami pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 98,7 miliar, serta kekurangan anggaran program UHC sekitar Rp 10 miliar.
Situasi itulah yang membuat pelaksanaan Pilkades serentak diprediksi baru bisa digelar pada tahun 2027.
“Dengan kondisi anggaran sekarang, 2026 belum memungkinkan. Kita harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” terang Yudi.
Finalisasi anggaran tersebut diharapkan menjadi landasan kuat agar Pilkades berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi ketika akhirnya digelar.
